Kamis, 26 Februari 2015

Pilihan Solusi Revisi atau Penghapusan Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Prolog
Tulisan ini merupakan serial dari tulisan saya sebelumnya tentang "Konstruksi Hukum Delik Pencemaran Nama Baik di Dunia Siber". Masih dengan metode penulisan yang sama, tulisan ini akan mengulas opsi apa saja yang bisa dilakukan terhadap pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE. Semua opsi akan dianalisa dengan pendekatan hukum dan sosial secara independen dan disajikan tanpa bumbu kepentingan.

--------------------------------------

Terdapat beberapa opsi yang dapat saja diusulkan terhadap pembahasan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1)  UU ITE terkait delik dan sanksi pidana "Pencemaran Nama Baik".

1. Revisi Norma Utama dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Norma yang tertulis dalam pasal 27 ayat (3) saat ini adalah:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Opsi revisi norma yang tertulis menjadi:


"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penistaan dan/atau Fitnah

Dasar atas usulan tersebut adalah sebagai berikut:

Butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Berikut pertimbangan yang disampaikan majelis hakim:

“Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP"

Putusan MK jelas menegaskan bahwa pasal 27 ayat (3) harus dan hanya merujuk pada pasal tentang Penistaan (310) dan Fitnah (311) dalam KUHP. Sehingga relevan jika norma utama dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE  dari yang semula berbunyi ."...memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” diusulkan berubah menjadi "….memiliki muatan Penistaan dan/atau Fitnah”.

Dengan revisi tersebut, tidak ada lagi penghinaan ringan yang harus dijerat dengan menggunakan UU ITE. Cukup dijerat dengan menggunakan pasal 315 KUHP dengan sanksi maksimal 4 (empat) bulan.

Risiko dari usulan tersebut adalah:
Bagi penggiat kebebasan berekspresi dan HAM, pasal tersebut tetap saja berpotensi disalahgunakan untuk menjerat pendapat atau kritik seseorang dengan dalih "pendapat" atau "kritik" bisa saja memenuhi unsur "menistakan" atau "memfitnah" seseorang. 

Implementasi yang salah dari pasal tersebut masih mungkin terjadi, mengingat rumusan atau terminologi perbuatan "menista" atau muatan "penistaan" dalam KUHP sendiri tidak pernah dijelaskan secara detail untuk dijadikan parameter apakah seseorang telah melakukan perbuatan menista atau mendistribusikan muatan yang mengandung konten "penistaan". Artinya subyektifitas penegak hukum masih bisa dijadikan "langkah pertama" (first step) untuk menjerat seseorang dengan pasal tersebut.

Terlepas dari risiko tersebut, revisi tersebut tidak bertentangan atau menyimpang dari putusan MK.

2. Pengurangan lamanya sanksi penjara dan sanksi denda dalam pidana pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana tertulis dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Opsi yang ditawarkan adalah maksimal pidana penjara dalam delik pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) UU ITE yang semula maksimal 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda maksimal 1 (satu) miliar rupiah diubah menjadi maksimal 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun dan denda maksimal 500 (lima ratus) juta.

Opsi ini diusulkan pemerintah dan beberapa pihak dengan argumen sebagai berikut:
1.1. Dalam banyak kasus pencemaran nama baik yang menerapkan pasal 27 ayat (3) sebagai dasar penuntutannya, tidak ada satupun vonis pidana penjara yang mencapai batas maksimum (6 tahun) sebagaimana tertulis dalam norma pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hukuman penjara yang dijatuhkan pengadilan berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 2 (dua) tahun penjara tanpa sanksi tambahan denda.

1.2. Penurunan sanksi penjara menjadi kurang dari 5 (lima) tahun penjara, akan menghilangkan syarat objektif alasan dilakukan penahanan oleh Aparat penegak Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ranah siber. Aparat Penegak Hukum tidak bisa lagi semerta-merta menahan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Risiko dari usulan tersebut adalah:
Berkurangnya sanksi penjara dari maksimal 6 (enam) tahun menjadi maksimal 3 (tiga) atau 4 (empat)  atau maksimal hukuman kurang dari 5 tahun memberi konsekuensi bahwa Aparat Penegak Hukum tidak memiliki kewenangan (lagi) untuk "merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi  untuk keperluan pidana" sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  

"Informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi" dalam praktiknya adalah berupa Call Data Record (CDR). CDR berisi catatan rekaman pemakaian jasa telekomunikasi (sms dan telepon) dan didalamnya memuat Location Area Code Cell ID (“LAC CID”). LAC CID adalah Kode Area Lokasi berupa angka unik yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi lokasi suatu Base Tranceiver Station (“BTS”). Data LAC CID inilah yang digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menemukan lokasi atau posisi target.

Jika ancaman pidana pencemaran nama baik menjadi kurang dari 5 (lima) tahun, artinya tidak ada kewenangan Aparat Penegak Hukum untuk mendapatkan Call Data Record (CDR).

Dalam hal terjadi kasus fitnah terhadap seseorang yang disebarkan melalui SMS atau menggunakan media mobile internet, dimana pelaku tidak jelas identitas dan lokasinya (anonym), maka dengan tidak adanya kewenangan memperoleh CDR, bisa dipastikan APH akan kesulitan melacak keberadaan pelaku atau mengidentifikasi identitas pelaku.

Sebetulnya risiko ini bisa saja diabaikan, karena dalam pasal 29 PP PSTE jelas tersebut bahwa "Untuk keperluan proses peradilan pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang". Artinya operator tetap memiliki kewajiban memberikan informasi atas permintaan sah penyidik. Sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut pasal 29 PP PSTE ini.

Jika dirasa perlu ditingkatkan menjadi UU, bisa saja dalam UU ITE ditambahkan norma baru tentang wewenang Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan untuk mendapatkan akses informasi penggunaan jasa telekomunikasi pelanggan terkait tindak pidana bidang teknlologi informasi dan transaksi elektronik. 

Selain itu, usulan pengurangan lamanya sanksi penjara dan pengurangan sanksi denda namun tidak merevisi atau menghapus norma dari pasal 27 ayat (3) itu sendiri, bagi sebagian pendapat tetap memberi kekhawatiran terhadap  ancaman kebebasan berekspresi di ruang siber. Aparat Penegak Hukum tetap bisa menjerat pelaku delik pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dihapuskan seluruhnya
Usulan penghapusan pasal 27 ayat (3) UU ITE tentu menjadi usulan yang paling banyak dikemukakan oleh penggiat HAM dan kebebasan berekspresi. Terlebih usulan tersebut didukung oleh banyak media  karena dianggap sejalan dengan prinsip kepentingan kebebasan pers. 

Alasan kenapa pasal 27 ayat (3) UU ITE seharusnya dihapus antara lain:

  1. Dalam praktiknya pasal 27 ayat (3) UU ITE sering dijadikan alat oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk menindas orang lain yang melakukan kritik atau menuangkan pendapat/ekspresi terhadap orang yang berkuasa tersebut. Data dari beberapa LSM terkait HAM dan kebebasan ekspresi menujukkan, sebagian besar kasus pasal 27 ayat (3) UU ITE melibatkan orang yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi melawan pihak yang lebih lemah secara ekonomi maupun kedudukan di masyarakat.
  2. Delik Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dalam contoh instrumen ketentuan internasional bukanlah termasuk kategori cyber crime dalam arti luas maupun sempit.  Sebut saja dalam rumusan Convention on Cyber Crime Budapest 2001 yang tertuang dalam Europan Traty Series (ETS) Number 185 yang tidak memasukkan delik muatan pencemaran nama baik sebagai bagian dari kategori cyber crime.
  3. Dalam naskah akademis RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang digagas Universitas Padjajaran (draft tahun 2000) yang kemudian menjadi cikal bakal RUU ITE (draft tahun 2007) sebetulnya tidak ada pengaturan atau norma mengenai delik pencemaran nama baik. Dalam draft RUU PTI, konten illegal hanya yang terkait dengan pelanggaran terhadap kesusilaan yang bertujuan melindungi kepentingan anak-anak dari perbuatan asusila (Pasal 40 draft RUU PTI tahun 2000). Sedangkan dalam draft RUU ITE tahun 2007, konten illegal hanya dibatasi pada pornografi, pornoaksi, perjudian, dan/atau tindak kekerasan (pasal 26 RUU ITE draft tahun 2007).
  4. Pencemaran Nama Baik di ranah siber dianggap kejahatan konvensional dengan mendudukan komputer/perangkat dan internet sebagai media dan sarana kejahatan sehingga tidak perlu lagi diatur secara spesifik dan terpisah. 


Risiko dan kontroversi jika pasal 27 ayat (3) UU ITE dihapuskan adalah:

  1. Tidak ada jaminan bahwa dengan dihapusnya pasal 27 ayat (3) UU ITE dihapuskan, kebebasan berekspresi netizen tidak dikekang. APH bisa saja menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP untuk menjerat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. 
  2. Dengan dihapusnya pasal 27 ayat (3) UU ITE, makna pencemaran nama baik akan merujuk sepenuhnya pada KUHP. Konsekuensinya adalah semua delik pencemaran nama baik (pasal 310-321 KUHP) bisa digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik di internet. Misalkan saja, seseorang yang melakukan penghinaan ringan terhadap orang yang sudah mati seperti memposting status makian dalam wall facebook bisa dengan mudah dijerat pasal pencemaran nama baik khususnya delik tentang penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 KUHP).
  3. Secara historikal perumus UU ITE yang terdiri dari pemerintah, akademisi, komunitas, anggota legislatif dan komponen masyarakat lain pada saat merumuskan pasal 27 ayat (3) UU ITE telah mempertimbangkan perlunya ketentuan yang dapat melindungi kepentingan banyak pihak dari ekses kebebasan berpendapat yang dianggap telah melampaui batas norma-norma dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. Para perumus pasal 27 ayat (3) UU ITE menganggap perlunya batasan kebebasan berekspresi yang diatur pada level undang-undang.
  4. Tidak ada yang salah dari pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya permohonan judicial reviu oleh Iwan Piliang (2008), tidak diterimanya permohonan serupa oleh Eddy Cahyono Cs (2009), dan dicabut kembalinya permohonan yang serupa oleh Mohammad Ibrahim (2015).
  5. Persepsi tentang siapa yang menjadi korban harus dilihat secara berimbang, meskipun misalnya delik aduan pencemaran nama baik di internet dilaporkan oleh orang yang memiliki kekuasaan seperti bupati, gubernur, presiden, atau pengusaha, dan ditujukan kepada masyarakat biasa, bukan berarti yang harus selalu dianggap sebagai korban adalah masyarakat biasa. Dalam perspektif hukum dan faktual, sangat mungkin yang menjadi korban memang individu pelapor yang dicemarkan atau difitnah namanya yang kebetulan individu tersebut memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk memproses secara hukum.
  6. Hadirnya pasal 27 ayat (3) UU ITE selama ini telah menjadi 'rambu larangan' bagi masyarakat yang memiliki niat untuk mencemarkan atau memfitnah orang. Dengan dihapusnya 'rambu larangan' tersebut, sangat mungkin pencemaran nama baik berupa fitnah dan penghinaan melalui media internet akan semakin banyak terjadi.  

-----------------------------------------------

3 (tiga) opsi yang saya tampilkan dalam tulisan diatas tentu bukan opsi yang terbatas. Masih sangat mungkin ditemukan opsi lain atau opsi yang ada dikombinasikan sehingga menghasilkan opsi-opsi baru sesuai dengan politik hukum yang digunakan dalam pembahasan revisi UU ITE.

Demikian pendapat dan ulasan singkat saya tentang delik pencemaran nama baik. Apapun yang menjadi pilihan para penyusun UU, setidaknya telah melalui pertimbangan yang matang, ilmiah, adil dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terima kasih. (TA)


Teguh Arifiyadi, S.H. M.H.
Founder dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
www.cyberlawindonesia.net

[tulisan merupakan pendapat pribadi yang tidak mewakili kepentingan siapapun]


Dasar Hukum dan Referensi:         
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915);
  2. R. Soesilo, 1964, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  4. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008;
  6. Convention on Cyber Crime, ETS 185;
  7. Draft RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi, Universitas Padjajaran, 2000;
  8. Draft RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika 2007.

Dalam rangka penghargaan terhadap adanya UU tentang Hak Cipta, tulisan atau pendapat saya dalam karya ini boleh di copy/disalin/diperbanyak sepanjang nama sumber dicantumkan atau disebutkan!




Tidak ada komentar: