Kamis, 05 Februari 2015

Konstruksi Hukum Delik Pencemaran Nama Baik di Dunia Siber

Abstrak
Sebetulnya tidak ada terminologi terpisah tentang kata "pencemaran nama baik" dalam hukum pidana konvensional di Indonesia. "Pencemaran nama baik" merupakan frasa untuk mempersingkat rumusan delik tentang penistaan, penghinaan dan turunannya dalam pasal 310 sampai 321 KUHP. Frasa tersebut merupakan bahasa yang sudah terlanjur populer digunakan sejak puluhan tahun lalu yang akhirnya digunakan dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Tidak ada yang salah dari penggunaan kata tersebut, meski secara khusus, maknanya bisa menjadi lebih general dan cenderung luas.

Jika saya turut menggunakan kata "pencemaran nama baik" dalam tulisan ini, itu semata karena frasa tersebut paling populer digunakan oleh media, disamping kata tersebut memang sudah terlanjur dicantumkan dalam UU ITE.

Ulasan tentang "pencemaran nama baik" merupakan pembahasan yang menjadi perdebatan banyak pihak. Tulisan ini saya buat untuk urun rembug mengulas aspek hukum perbuatan "mencemarkan nama baik" kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").

Kasus Prita Mulyasari (2009), Florence (2014), Ervani (2014), Wisni Yetti (2015), adalah beberapa contoh kasus pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE. UU ITE seakan menjadi 'hantu' pengguna internet dalam mengekspresikan pendapat dan gagasannya.

Dukungan agar pasal 27 ayat (3) UU ITE dihapuskan semakin menguat. Kebebasan ekspresi hubungannya dengan HAM menjadi senjata mematikan agar pasal ini lenyap dalam UU ITE. Sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, mari kita bahas bersama! 



Tulisan ini adalah serial pertama dari tulisan saya yang lain tentang delik "Pencemaran Nama Baik". Tulisan serial berikutnya bisa dibaca disini dengan judul "Pilihan Solusi Revisi atau Penghapusan Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE".
------------------------------------------------------------------

Saya memilih menggunakan metode hermeneutika (penafsiran) hukum secara historis dan interpretatif gramatikal dalam mengurai pendapat saya dibawah ini dengan mempertimbangkan politik hukum pada saat UU ITE disusun.

Sebelum saya mengulas lebih jauh tentang tindak pidana pencemaran nama baik, saya akan mengulas secara umum perbedaan antara pencemaran nama baik dalam ruang siber dan pencemaran nama baik secara nyata.

Berikut saya tampilkan tabel perbandingan diantara keduanya.

Perbedaan
Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Nyata
Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Siber
Sifat kejadian dan efek
Langsung seketika di tempat tertentu dengan efek yang lebih mudah dikendalikan.
Dapat terjadi kapan saja dalam kurun waktu tak terbatas dan terjadi multiplier effect (chilling effects) bergulir terus tanpa kendali (snow ball).  
Seberapa banyak Penghinaan diketahui oleh orang lain
Terbatas hanya pada orang-orang yang melihat penghinaan terjadi.
bisa diketahui lebih banyak orang dan dimungkinkan untuk di share secara luas ke orang lain.
Konten Penghinaan
Tidak tersimpan jika dilakukan secara lisan. Jikapun penghinaan tertulis hanya terbatas tersimpan secara fisik dan terbatas.
Tersimpan lebih permanen dan rentan tersebar melalui internet.
Identitas Pelaku
Jelas, dan lebih mudah diketahui.
Sangat mungkin anonimitas.
Sanksi Hukum yang dilanggar
Pasal 310-318 KUHP
Pasal 310-311 KUHP dan/atau
Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Pengecualian
jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. (Pasal 312 KUHP)
Jika substansi hinaan terbukti fakta berdasarkan putusan Hakim.
jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Jika substansi hinaan terbukti fakta berdasarkan putusan Hakim.


Bisa tidaknya sebuah  kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) tidak pernah didefinisikan secara rinci. Hal ini karena pemaknaan pencemaran memiliki arti yang relatif dan subyektif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat  disebut mencemarkan nama baik seseorang, biasanya Aparat Penegak Hukum (“APH”) akan menggunakan pendapat ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi 
kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tersebut.

Pencemaran nama baik dengan penyamaran  kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tertentu patut dapat diduga merupakan sebuah tindak pidana. Apalagi jika dapat dibuktikan bahwa maksud dari  kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat tertentu yang disamarkan tersebut diarahkan atau ditujukan kepada perseorangan yang dicemarkan.

Sebelum seseorang melaporkan dugaan pencemaran nama baik, orang tersebut harus meyakini atau, jika mungkin, dapat memastikan kata atau kalimat yang dimaksud adalah benar ditujukan kepada orang tersebut, atau setidak-tidaknya merugikan kepentingan orang tersebut. Karena jika tuduhan orang tersebut tidak benar, orang tersebut dapat dikatakan melakukan fitnah dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun berdasarkan Pasal 311 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sebagai ilustrasi, jika seseorang membuat status dalam media sosial yang berbunyi "menjadi laki-laki yang berkuasa di kantor jangan semena-mena dan sering melecehkan wanita", bisa diartikan secara subyektif oleh orang lain dengan pendapat yang mungkin berbeda. Frasa "laki-laki yang berkuasa di kantor" bisa merujuk pada satu orang, bisa pada banyak orang, atau bahkan tidak ditujukan pada orang perseorangan. Pemahaman tekstual saja kadang tidak cukup untuk mengartikan maksud frasa atau kalimat, bisa jadi dari sudut kontekstual memiliki arti yang lain. 

Kontekstualisasi melekat pada penilaian subyektifitas delik "pencemaran nama baik". Artinya penilaian obyek hukum yang "tercemar" masih bergantung dari sudut pandang siapa yang mengatakan, melalui media apa  kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat  tersebut disebarkan, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyebaran kata atau kalimat tersebut. Kontekstualisasi merujuk pada sebab musabab, situasi dan kondisi. 

Intinya, sebagaimana saya katakan di atas, agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk tercemar tidaknya nama baik seseorang, diperlukan ahli bahasa, ahli hukum atau ahli ilmu sosial lainnya untuk mendefinisikan kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat yang mengandung muatan pencemaran nama baik.

Jika ahli berpendapat bahwa  kata, simbol, gambar, huruf atau kalimat  tersebut di atas benar-benar mencemarkan nama baik seseorang, maka sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Bunyi Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tentang Pasal 310 KUHP ini, R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (hlm. 225), berpendapat bahwa objek dari penghinaan tersebut haruslah manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. 

Maka jelas logika hukum yang kurang tepat dari penyidik Polri, jika kasus Florence ikut dituntut menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan dasar Florence (2014) mencemarkan kota Jogjakarta. Kota Jogjakarta bukanlah natuurlijk person melainkan intitusi negara atau badan hukum publik yang tidak mewakili orang perseorangan.

Dengan demikian, menurut pandangan tersebut, penghinaan terhadap intitusi/korporasi tidak dapat dikenakan pasal 310 KUHP. Dengan landasan doktrin tersebut, penghinaan terhadap intitusi/korporasi  atau badan hukum privat menurut pendapat saya dapat menggunakan pendekatan hukum perdata, misalnya dengan menggugat pelaku dengan pasal 1372 KUHPerdata. 

Bunyi pasal 1372 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan”



Sebagai catatan terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan pasal 1372 KUHPerdata melekat pada pembuktian pasal 310 KUHP.

Lalu apakah pelaku dapat mengelak dengan mengatakan tidak sengaja melakukan penghinaan? Berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 menyatakan bahwa dalam tindak pidana penghinaan, tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina).

Penggunaan UU ITE dalam kasus Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam hal penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangannya pada butir 3.17.1 disebutkan:

“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.” 

Delik aduan bermakna bahwa hanya individu yang dilanggar haknya saja yang dapat mengadukan perbuatan tersebut. Pengaduan tidak bisa diwakilkan tanpa kuasa atau diwakilkan mengatasnamakan orang yang dicemarkan nama baiknya.

Selain itu  butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Berikut pertimbangan yang disampaikan majelis hakim:

“Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”

Kedua pertimbangan tersebut selain menyatakan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan, penggunaan 27 ayat (3) UU ITE bisa ditafsirkan harus dan hanya merujuk pada norma hukum pokok pasal 310 (penistaan) dan 311 KUHP (fitnah).

Berikut tabel perbandingan antara KUHP dan UU ITE terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.


Klasifikasi Pencemaran Nama Baik
Sanksi Hukuman Penghinaan
dalam KUHP
Sanksi Hukuman Penghinaan
dalam UU ITE
Penistaan
Penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 310 ayat 1)
Penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. (Pasal 45 ayat 1)
Penistaan dengan Surat
Penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah  (Pasal 310 ayat 2)
Fitnah
penjara paling lama empat tahun (Pasal 311)
Penghinaan Ringan
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 315)
Pengaduan Palsu/Pengaduan Fitnah
pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 317)
Perbuatan Fitnah
pidana penjara paling lama empat tahun. (Pasal 318)
Penghinaan kepada orang yang sudah mati
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 320)
Penghinaan orang yang sudah mati dengan menyebarluaskan atau menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau, menempelkan.
penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  (Pasal 321) 

Saya berikan contoh kasus berikut:

Sebuah status facebook si A tertulis; "Bupati X Bangsat! sewenang-wenang menginjak-injak orang…".

Dengan berpedoman pada putusan MK diatas, maka penyidik seharusnya tidak dapat mempidanakan A dengan menggunakan UU ITE. Instrumen hukum yang lebih tepat menurut pendapat saya adalah penyidik seharusnya mempidanakan A atas laporan bupati X dengan menggunakan pasal 315 KUHP dengan tuduhan penghinaan ringan dan bukan dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Alasannya adalah perbuatan tersebut bukanlah sebuah penistaan sebagaimana pasal 310 KUHP dan bukan juga fitnah sebagaimana pasal 311 KUHP, sehingga tidak bisa dijerat menggunakan pasal 27 ayat (3) KUHP. Kalaupun si A di vonis bersalah atas penghinaan ringan, maka pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu menurut pendapat subyektif saya lebih fair.

Contoh lain:
Sebuah tweet si A tertulis: "Dana sumbangan masjid Al ikhlas ternyata dipakai membeli mobil innova pak haji Budi"

Pada kasus demikian, jika apa yang disampaikan si A tidak benar, maka pak Budi dapat saja melaporkan si A atas tuduhan fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Penyidik dalam kasus ini sangat tepat jika menggunakan instrumen pasal 311 KUHP (Fitnah) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

------------------------------------------
Yang juga selalu menjadi persoalan adalah, penyidik cenderung untuk menahan pelaku pencemaran nama baik dengan dalih ancamannya yang lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dibolehkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP. Terlebih jika korban adalah orang yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi yang bisa mempengaruhi subyektifitas penyidik.

Dalih ini sering tidak berdasar dengan alasan:
  1. Kebanyakan kasus sebetulnya adalah penghinaan ringan yang tidak bisa dituntut dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE karena ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun. 
  2. Kriteria penahanan dalam KUHAP bersifat opsional dan subyektif. Meskipun terpenuhi unsur pasal 27 ayat (3) UU ITE, kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak alat bukti, atau mengulangi perbuatan masih bisa diperdebatkan tergantung pada kasus dan individu. Kebanyakan tersangka pencemaran nama baik dalam kasus pasal 27 ayat (3) bukan tipikal penjahat konvensional yang memiliki kepentingan atau kemampuan untuk melarikan diri, merusak barang bukti apalagi mengulangi perbuatannya. Fakta sederhananya adalah apakah mungkin ibu rumah tangga seperti ibu Prita Mulyasari atau Ibu Ervani akan melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik?Apakah mungkin beliau-beliau akan menghilangkan atau merusak barang bukti, padahal barang bukti elektronik sudah ditangan penyidik?Apakah mungkin beliau-beliau tidak cukup 'jera' sehingga harus ditahan agar tidak mengulangi perbuatannya?
Lalu, apakah sebaiknya dalam revisi  pasal 45 jo pasal 27 ayat (3) UU ITE, lamanya hukuman penjara yang harus dikurangi?

Saya cenderung untuk berhati-hati mengatakan bahwa konsekuensi hukuman pasal 27 ayat (3) UU ITE terlalu berat. Jangan lupa, pasal 45 jo pasal 27 ayat (3) UU ITE menganut prinsip hukuman penjara maksimal, artinya hakim bisa saja hanya memvonis 3 bulan atau 6 bulan penjara dari tuntutan maksimal 6 tahun.

Sebagaimana saya uraikan pada pembukaan tulisan ini, delik pencemaran nama baik melalui media sistem elektronik mempunyai dampak yang jauh lebih besar, massif, dan dektruktif dari pada pencemaran nama baik secara konvensional. Dampak akan dirasakan tidak hanya bagi orang yang dicemarkan, namun juga bagi keluarga dan kerabat korban sampai beberapa generasi kemudian.

Ulasan tentang revisi pengurangan hukuman, saya sajikan pada serial tulisan saya berikutnya pada link ini.


Pilihan untuk merevisi lamanya pidana penjara pasal 27 ayat (3) UU ITE boleh saja menjadi salah satu opsi bagi penggiat hak asasi dan anggota parlemen, namun jika pembuat kebijakan tidak memahami esensi dan filosofi aturan ini dan tidak melakukan regulatory impact analysis dengan baik, maka revisi pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya merupakan contoh kebijakan reaktif yang tidak memperhitungkan keadilan bagi semua.


Dalil perlindungan Hal Asasi Manusia (HAM) pun boleh digunakan. Namun jangan pernah lupa hak dan kebebasan dasar yang kini dikenal sebagai HAM mengenal ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan dan pengurangan. Dua jenis ketentuan ini tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok HAM, seperti Kovenan hak Sipil dan Politik. Prinsip mengenai pembatasan dan pengurangan HAM diterjemahkan ke dalam dokumen yang disebut Siracusa Principles atau Prinsip-prinsip Siracusa. Prinsip-prinsip ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984.


Prinsip-prinsip Siracusa (Siracusa Principles) menyebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait.

Dan yang tidak kalah penting tentang filosofi pemidanaan adalah adanya asas hukum ultimum remedium, yang berarti bahwa pemidanaan hendaklah dijadikan upaya terakhir (pamungkas) dalam hal penegakan hukum. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi), hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu digunakan ketimbang melalui proses pemidanaan!

Kita semua berharap, asas hukum ultimum remedium bukan sekedar teori abstrak masa lalu para 'penemu' hukum, namun digunakan sebagai filosofi mendasar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.


Penutup
Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah cermin (mirroring) pasal 310 dan 311 KUHP tanpa perlu perdebatan. Cermin tersebut tidak wajib digunakan untuk setiap tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan jika perbuatan menggunakan media elektronik sekalipun. Hadirnya pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mereduksi sedikitpun pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dalam KUHP. Pasal 27 ayat (3) menjadi pengikat dan penguat doktrin bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama  baik melalui media elektronik mempunyai konsekuensi hukum yang lebih berat mengingat dampak yang ditimbulkan juga semakin meluas.

Tidak ada yang salah dari norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Yang salah adalah beberapa penerapannya yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum karena kurangnya pemahaman yang baik tentang konstruksi berpikir delik tentang pencemaran nama baik.

----------------------------------------------------------------------

Demikian pendapat saya, semoga bermanfaat. (TA).


Seri tulisan berikutnya terkait pencemaran nama baik bisa diakses pada artikel yang berjudul "Pilihan Solusi Revisi atau Penghapusan Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE".



Teguh Arifiyadi S.H., M.H.

Founder dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
www.cyberlawindonesia.net

Dasar Hukum dan Referensi:         
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  3. R. Soesilo, 1964, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  5. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Dalam rangka penghargaan terhadap adanya UU tentang Hak Cipta, tulisan atau pendapat saya dalam karya ini boleh di copy/disalin/diperbanyak sepanjang nama sumber dicantumkan atau disebutkan!


1 komentar:

Moch Anwari mengatakan...

mohon dibantu bang untuk tujuasn pembuatan skripsi saya agar lebih kompleks lagi dalam memahami artikata dari pencemaran nama baik supaya nantinya masyarakat lbh melek hukum