Rabu, 27 Februari 2013

Apa Saja Tanggung Jawab dan Kewajiban Hukum Penyelenggara E-Commerce di Indonesia?


Tulisan ini merupakan rangkuman dari salinan presentasi saya tentang tanggung jawab dan kewajiban hukum penyelenggara e-commerce di Indonesia pada sesi sosialisasi dengan para anggota IdEA (Indonesia E-Commerce Association) tanggal 13 Februari 2013 di Gedung Gramedia Pusat Jakarta Barat.


Abstrak
Industri electronic commerce (selanjutnya disebut e-commerce) di Indonesia yang terbilang masih belia bakal menjadi primadona perdagangan di masa mendatang. Potensi pasar dan penetrasi internet yang sangat besar di Indonesia, menjadikan bisnis e-commerce sebagai salah satu bisnis retail paling menjanjikan. Ratusan ribu penyelenggara e-commerce baru muncul setiap tahunnya. Namun, seberapa banyak yang memahami bahwa penyelenggaraan e-commerce di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks (meskipun tidak dapat juga dikatakan sulit untuk dilakukan). Dalam skala Umbrella Law, penyelenggaraan e-commerce setidaknya harus 'berurusan' dengan beberapa undang-undang, seperti; UU Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pos, Undang-Undang Transfer Dana, UU Pelayanan Publik. Dalam skala terbatas penyelenggaraan e-commerce saat ini hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE"). Paparan saya hanya mengulas secara khusus bagaimana tanggung jawab dan kewajiban hukum penyelenggara e-commerce dari sudut padang UU ITE dan PP PSTE, meskipun dalam beberapa bahasan, menyinggung juga ketentuan lain khususnya yang beririsan langsung dengan UU ITE maupun PP PSTE.


UU ITE dan PP PSTE menempatkan kedudukan hukum Penyelenggara E-Commerce sebagai bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik ("PSE") dan Penyelenggara Transaksi Elektronik ("PTE"). Dengan demikian, penyelenggara e-commerce memiliki kewajiban umum sebagai PSE dalam UU ITE yaitu "menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya".

Sebagai PSE dan PTE, saya mengklusterkan 2 (dua) tanggung jawab dan kewajiban hukum Penyelenggara E-Commerce, yaitu tanggung jawab dan kewajiban  yang bersifat umum (ketentuan umum), dan tanggung jawab dan kewajiban yang bersifat khusus (ketentuan khusus).

Ketentuan Umum bagi Penyelenggara E-Commcerce dalam kedudukannya sebagai PSE berdasarkan UU ITE dan PP PSTE terdiri dari ketentuan umum tentang:
1. Tata Kelola PSE, yang didalamnya memuat ketentuan tentang;
  • Tata Kelola PSE secara Umum
  • Tata Kelola Data Pribadi (Privacy Policy)
  • Tata Kelola PSE Penyelenggara Pelayanan Publik

2. Kebijakan tentang Pengamanan suatu PSE, yang membahas tentang;
  • Pengamanan PSE secara Umum
  • Kewajiban atas pemenuhan klausul "Minimum Education for E-Commerce Users";
  • Kewajiban atas pemenuhan klausul "Minimum Information should be disclosed";
  • Kewajiban atas pemenuhan klausul "Minimum Features should be profided".

3. Kewajiban Audit Sistem Elektronik, yang terdiri atas bahasan tentang:
  • Audit secara Internal
  • Audit secara Eksternal

4. Ketentuan Umum Penggunaan Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, didalamnya diulas tentangLarangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Sistem Elektronik Strategis termasuk Sistem Elektronik pada sektor Perdagangan.

Sedangkan ketentuan khusus  Penyelenggara E-Commerce dalam kedudukannya sebagai PTE meliputi ketentuan khusus tentang:
  1. Sertifikasi, didalamnye mengulas tentang Sertifikasi Kelaikan dan Sertifikasi Keandalan;
  2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, diantaranya diulas tentang kewajiban penyimanan data transaksi elektronik didalam negeri, pemanfaatan gerbang nasional (national gateway), dll.
  3. Kontrak Elektronik, didalamnya memuat syarat dan tata cara kontrak elektronik dibuat, dan aspek penempatan klausul baku dalam kontrak elektronik.
  4. Kewajiban terhadap Konsumen, memuat tentang apa saja kewajiban Penyelenggara E-Commerce terhadap konsumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Demikian ulasan singkat paparan saya.

Bagi yang tertarik untuk melakukan riset atau mengkaji lebih jauh ulasan saya, bisa saya share presentasi saya versi lengkapnya melalui e-mail. Please feel free to mail me at: teguh [dot] arifiyadi [at] gmail [dot] com.

Setiap artikel yang saya publikasikan merupakan open document yang bebas di-copy/dicetak atau diperbanyak sepanjang menyebutkan nama sumber.

Tidak ada komentar: